Megawati Berusaha Integrasikan Hukum & Moralitas di Balik Kisruh KPK-Polri

Selasa, 10 Februari 2015 - 21:32 wib

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (foto: Okezone)

JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitaas Airlangga (Unair) Surabaya, Haryadi menegaskan, publik perlu peduli terhadap prosedur dan substansi politik penegakan hukum di balik kisruh KPK dan Polri.

Menurut Haryadi, saat ini yang berkembang adalah cara pandangan yang salah tentang prosedur hukum dan substansi politik. “Antara prosedur dan subsatansi politik hukum dengan moralitas publik bukanlah sesuatu yang terpisah,” ujarnya kepada media, Selasa (10/2/2015).

Padahal, menurut dia, prinsip moralitas publik harus menjadi acuan nilai dalam penyusunan konstitusi dan atau penyusunan prosedur dan substansi politik hukum berbangsa.

Sejatinya, kata Haryadi, prinsip moralitas publik memuat setidaknya tiga elemen, yaitu pertanggungjawaban publik, mencegah penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan diri atau kelompok, dan mereduksi derita publik.

Dalam konteks inilah Haryadi melihat sosok Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, tersudutkan dalam dinamika hukum dan politik yang ada. “Megawati dalam kondisi seperti ini lebih sering dihujat,” jelasnya.

Akhirnya, musuh-musuh politik tidak pernah peduli terhadap Megawati yang berupaya untuk mengintegrasikan hukum dan moralitas publik di negeri ini.

Saat ini publik, kata Haryadi, masih memposisikan Megawati dalam ruang masa lalu dengan Budi Gunawan yang pernah menjadi ajudannya. Maka pesepsi konflik KPK dan Polri kemudian dikait-kaitkan dengan Megawati, padahal tidak ada kaitannya.

“Dalam kondisi seperti ini sebenarnya kita harus mengapresiasi Megawati yang berusaha mengintegrasikan antara hukum dan moralitas publik tersebut,” pungkasnya.

Sumber :

http://news.okezone.com/read/2015/02/10/337/1103984/megawati-berusaha-integrasikan-hukum-moralitas-di-balik-kisruh-kpk-polri